TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Islamic Development Bank (IDB) bersepakat membangun kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kerjasama yang dilakukan adalah mengembangkan sistem keuangan inklusi Syariah di Desa.

Rencananya, kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Direkrue IDB Dr. Muhammad Ali Al Madani.

Hal ini disampaikan Menteri Desa Marwan Jafar usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur IDB di Arab Saudi.

Rencananya MoU antara Kemendesa dengan IDB, akan dilakukan di Jakarta pada awal Agustus nanti.

Marwan menjelaskan,ada tiga hal yang ditawarkan IDB untuk dikerjasamakan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Yaitu zakat, wakaf, mikro finansial atau keuangan inklusi syariah. Semuanya didedikasikan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan ekonomi di pedesaan," ujar Marwan, Jumat (1/7/2016).

Menurut Marwan, Presiden Direktur IDB mengaku sangat senang bisa bekerjasama unttuk yang pertama kalinya dengan Kemendesa.

"Semuanya didedikasikan utk pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan ekonomi di pedesaan," ujarnya.

Marwan menambahkan, Kemendesa dan IDB mempunyai semangat dan ruh yang sama dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat terutama di pedesaan.

"Melalui tiga agenda IDB, zakat, wakaf, dan micro finalsial banyak yang akan bisa dilakukan kedepan," tandasnya.

Sistem keuangan inklusi Syariah, menurut Marwan bisa menjadi senjata yang ampuh dalam mengatasi masalah kesejahteraan maupun kemiskinan.

Serta kesenjangan sosial yang saat ini terlihat jelas di kawasan pedesaan.

"Kesejahteraan bisa didapatkan dengan membuka akses keuangan dan industri yang menjadi inklusif, tidak hanya memudahkan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan konsep Islamic micro finance," Menteri Marwan menegaskan kembali.