Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget dengan pengangkatan staf khusus presiden bidang intelijen. Komisi I tidak pernah diajak berkonsultasi mengenai staf khusus tersebut.

"Kami kaget saja, karena dengar-dengar saja. Kami akan tanya ke KaBIN, memang ada hambatan apa sehingga dibentuk staf khusus intelijen untuk menjebatani masalah intelijen," kata Kharis ketika dikonfirmasi, Senin (11/7/2016)

Kharis mengakui kondisi intelejen kurang koordinasi. Contohnya, ledakan di Mapolresta Surakarta dimana institusi intelijen tidak solid dan saling menyalahkan.

"Ujung-ujungnya Polres disalahkan padahal mereka enggak memiliki kemampuan atasi teror. Yang punya kemampuan itu ya Densus dan BNPT, punya program dan pelatihan, terlatih dan punya anggaran yang besar," kata politikus PKS itu.

Kharis mengatakan bila serangan teror tak dapat diantisipasi maka menyalahkan Polres dan Polsek. Padahal, Densus dan BNPT memiliki kemampuan dalam penanganan teroris.

"Kan kemarin kesannya saling menyalahkan, Densus bilang udah kasih peringatan akhirnya terakhir yang disalahkan polres dan polsek," ujarnya.

Kharis juga akan melihat koordinasi BIN dengan lembaga lain. Ia menuturkan dalam UU Intelijen menyebutkan seluruh kerja intelijen dikoordinasikan dengan BIN. Kepala BIN Sutiyoso, kata Kharis, bertanggungjawab kepada presiden dengan memberikan data dan informasi.

"Tanya ke presiden, apa jangan-jangan enggak percaya pada KaBIN, kan enggak boleh. Atau ada hambatan komunikasi kan enggak boleh juga. Saya enggak tahu maksud presiden angkat Gories dan Diaz," ujar Kharis.