TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Rakyat Berdaulat (PRB), Rahmatullah sangat menyayangkan bila kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar), mengisi kursi di kabinet Jokowi - JK, bila nantinya jadi dilakukan reshuffle.

"Ingat janji partai pada awal-awalnya. Koalisi mereka itu tanpa syarat. Yang sudah terjadi sudah tidak benar. Ditabah lagi jika benar nanti Jokowi ngasih kursi di kabinet pada partai yang baru gabung (PAN dan Golkar). Kalau ini benar sudah gak beres negara ini," tegas Rahmatullah dalam keterangan persnya.

Ia pun menyarankan kepada Jokowi, untuk tidak menambah kursi menteri kepada orang partai. Karena yang sudah ada sekarang ini saja belum beres. Masih menteri-menteri partai yang tak mampu menjalankan tugasnya. Puan Maharani, menteri pertanian, misalnya.

"Jadi, jangan menambah kursi menteri kepada orang partai lagi. Justru yang benar mengurangi. Jangan rakyat dibohongi terus. Jokowi dan orang-orang partai dulu yang menggembar-gemborkan koalisi tanpa syarat. Sekarang malah rebutan minta jatah," katanya.

Jokowi, menurut Rahmatullah, harusnya peka dalam hal itu. Dia, sebagai Presiden harus konsisten dalam hal melakukan evaluasi terhadap para menteri-menteri. Jangan karena desakan dari partai dia mengingkari janjinya-janjinya kepada rakyat.

"Jokowi harus tegas. Jika Jokowi tidak tegas kami khawatir, para menteri dari partai nantinya akan dijadikan mesin ATM oleh partainya masing-masing. Dan rakyat sendiri diterbengkalaikan," kata Rahmatullah.

Nah, yang seperti itu Partai Rakyat Berdaulat (PRB) tidak mau, kata Rahmatullah. Makanya, mekanisme PRB berbeda dengan partai-partai yang sudah. Di PRB DPP tidak memiliki kekuasaan penuh. Yang menentukan semua dari akar rumput. DPP istilah tinggal 'stempel' saja.