TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Rizal Djalil menegaskan bahwa posisi partai politik di dalam konstitusi bukan berarti serta merta partai dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tujuan kesejahteraan sosial.

"Partai politik juga bukan pihak yang 'mencari makan' dari sisi anggaran. Masalah ini patut disampaikan secara luas," jelas Rizal pada Seminar Tata Ulang Dana Politik di Kantor BPK RI, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Hal itu berdasar pada total anggaran yang diberikan kepada partai politik dari negara yang dalam perhitungan BPK hanya mencapai angka 0,01 persen dari APBN atau hanya Rp 8,5 miliar setahun untuk sembilan partai yang berada di parlemen.

Rizal menjelaskan bahwa selama ini pengeluaran partai politik dibandingkan dengan pemasukan serta beberapa sumbangan yang bisa diterima tidak sama besar.

Bahkan, kader partai harus mengeluarkan uang dari kantongnya untuk membiayai operasional partai.

Dia mencontohkan angka Rp 8,5 miliar dalam setahun harus membiayai kader yang berada di tiga lembaga yaitu DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kota/Kabupaten.

Maka jumlah totalnya hanya Rp 25,5 miliar dalam satu tahun anggaran.

"Itu pun masih harus dibagi lagi dengan sembilan partai yang ada di parlemen. Jelas saja, ini masih terlalu kecil dibanding pengeluaran partai," tambahnya.

Dari data KPK, setidaknya terdapat 33 persen pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan partai politik, yakni lembaga legislatif, kepala daerah dan menteri.

Rizal mengasumsikan terdapat upaya penggunaan anggaran publik guna kepentingan politik.

Oleh karena itu, dirinya meminta untuk menata ulang sistem pendanaan partai politik agar masalah serupa tidak terus terulang dan partai politik dapat membenahi secara internal permasalahan mereka agar masyarakat percaya.

"Salah satu cara yang bisa dimaksimalkan adalah dengan meningkatkan jumlah anggaran negara yang disalurkan kepada partai politik," tegas Rizal.