Mereka dijanjikan pekerjaan mapan dan gaji tinggi. Akan tetapi, kenyataannya, dipekerjakan sebagai PSK atau pembantu rumah tangga.

Anis menilai, hal ini terus terjadi lantaran sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia masih lemah.

"Kebijakan migrasi di Indonesia memang bolongnya besar sehingga yang berangkat ke luar mekanismenya lebih pada perdagangan orang, bukan migrasi tenaga kerja," ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Senin malam.

Hal tersebut lantaran skema migrasi di Indonesia dimonopoli oleh swasta.

Anis mengatakan, kebanyakan perusahaan swasta terfokus pada keuntungan yang akan mereka dapatkan ketimbang proses migrasi yang aman.

Saat ini, kata Anis, trafficking seolah dilegitimasi oleh undang-undang. Hal tersebut terlihat dari pembahasan revisi Undang-undang TKI yang alot di DPR RI.

"Mesti kita curigai, ada pihak yang juga turut bermain bagaimana memastikan revisi amankan praktik seperti ini," kata Anis.

Menurut dia, banyaknya korban yang tertipu iming-iming pelakutrafficking bisa dicegah mulai dari hal yang dasar, seperti pendidikan.

Anak-anak pada usia sekolah yang rentan dijadikan korban eksploitasi anak.