Presiden meminta untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sebuah kesempatan dalam memperbaiki basis data pajak yang valid dan terintegrasi.

"Momentum amnesti pajak harus kita gunakan momentum ini sebaik-baiknya. Dengan amnesti pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data pajak yang valid, terintegrasi, dan komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita," ucap Presiden.

Kebijakan belanja kementerian pun disinggung Presiden dalam rapat tersebut.

Presiden menekankan agar kementerian dan lembaga betul-betul hanya berfokus pada sejumlah program prioritas nasional yang kini digalakkan.

Utamakan pembelanjaan pada program pembangunan sesuai dengan prinsip "money follow program".

"Dalam hal kebijakan belanja kementerian/lembaga, saya minta betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas," katanya.

Lanjut dia, jangan lepas dari program prioritas yang telah direncanakan dan dibuat selama ini seperti percepatan pembangunan infrastruktrur dan konektivitas, pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan.

Menutup arahannya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan efisiensi pembelanjaan negara.

Efisiensi tersebut diantaranya dilakukan dengan pengurangan belanja negara untuk program-program non-prioritas.

"Kita memang harus melakukan efisiensi pada program-program non-prioritas nasional. Efisiensi bisa dilakukan pada belanja-belanja operasional dan belanja barang. Saya juga instruksikan pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja," kata Presiden.