"Menko Luhut harus mengkaji kembali keputusan pejabat sebelumnya yang menghentikan reklamasi, karena dampaknya sangat besar untuk masyarakat, terutama nelayan," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus yang melihat reklamasi akan menyejahterakan para nelayan dan membuat hidup mereka lebih baik.

Dukungan reklamasi sebenarnya sudah diberikan nelayan itu sendiri, ketika mereka mendatangi PTUN DKI Jakarta.

"Selama ini hasil tangkapan kami tidak terpengaruh kok dengan adanya reklamasi. Sebab kami mencari ikan agak ke tengah laut. Sedangkan reklamasi dilakukan di pinggir pantai,” kata Bani salah seorang nelayan Muara Angke yang sempat diminta menjadi saksi di PTUN DKI Jakarta.

Dia juga mengaku tidak pernah menemui kendala apapun dan tetap bisa melaut serta menangkap ikan seperti biasa. Karena itu, dia merasa heran adanya penolakan yang berlebihan atas kegiatan reklamasi.

Sulaiman, nelayan lainnya bahkan yakin Pemda DKI Jakarta sudah melakukan kajian mendalam yang melibatkan sejumlah pakar di bidang masing-masing. Jadi tidak mungkin reklamasi untuk menyengsarakan mereka.

Ratusan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara juga pernah melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Kamis (3/3).

Unjuk rasa ini bertujuan mendukung Pemprov DKI Jakarta yang tengah melakukan reklamasi Teluk Jakarta.

Salah satu nelayan, Syahril mengaku tak pernah terganggu dengan adanya proyek reklamasi tersebut.

Bahkan pemprov DKI juga memberikan kompensasi seperti rumah susun nelayan, tempat penjemuran ikan, perbaikan dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), dan fasilitas lainnya.