TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar memberikan sumbang saran untuk memajukan Badan Intelijen Negara (BIN) dibawah kepemimpinan Komjen Pol Budi Gunawan.

Pada dasarnya, menurut Staf Pengajar di Program Pascasarjana Kajian ilmu – Kepolisian Universitas Indonesia ini, BIN merupakan lembaga yang fungsinya melekat pada manajerial Pimpinan Negàra sebagai Early-Warning-Sistem.

Bidang tugas BIN pun kata dia, cukup luas meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan keamanan.

Karena itu perlu menjadi perhàtiañ Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara bahwa fungsi BIN adalah untuk kepentingàn keamanan negara.

"Bukan untuk kepentingan "keamanan suatu rezim"," ujar purnawirawan Polri itu kepada Tribunnews.com, Rabu (7/9/2016).

Untuk itu pula, imbuhnya, BIN harus dikelola secara profesional sesuai bidang tugásnya yang sangat luas. Yakni, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan keamanan.

Komisi I DPR menilai Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Hal itu diputuskan setelah Komisi I DPR menggelar rapat internal pascauji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.

"Setelah mendengarkan visi dan misi dan pandangan fraksi di Komisi I DPR. Rapat internal berikan pertimbangan, Budi Gunawan layak dan patut sebagai KaBIN menggatikan Sutiyoso," tutur Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Sebagaimana diketahui Budi Gunawan tengah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2016).

Wakapolri itu memaparkan ancaman keamanan saat menyampaikan visi sebagai calon Kepala BIN.

Ia mengingatkan ancaman terhadap keamanan semakin kompleks.

"Semakin tradisional bersifat asimetris dan tidak berpola," kata Budi Gunawan dihadapan Anggota Komisi I DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Budi Gunawan mengatakan ancaman geo strategi mencakup skala global dengan ketegangan di berbagai wilayah akibat ekonomi.