Hasil Survey: Publik Nilai Jokowi Salah Ganti Anies Baswedan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan hasil survey setelah adanya perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi Juli lalu.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan hasil survey setelah adanya perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi Juli lalu.
Dari sekian banyak menteri yang didepak dari kabinet, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dinilai sebagai orang yang paling tepat menduduki kursi tersebut.
Peneliti CSIS, Arya Fernandes menjelaskan bahwa sebanyak 40,4 persen publik menilai pergantian Anies tidaklah tepat.
"Meskipun secara umum publik menilai reshuflle yang dilakukan sudah dapat tapi ada data yang menarik bahwa sekitar 40,4 persen publik melihat reshuffle terhadap Mendikbud Anies Baswedan tidak tepat," jelasnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
Namun, secara umum publik melihat bahwa perombakan kabinet jilid II lalu lebih baik ketimbang pergantian menteri pada jilid pertama.
"Jika melihat dalam angka, 56 persen pada Oktober 2015 publik mengaku puas terhadap kinerja kabinet kerja jilid I. Sementara pada jilid II ini, kepuasan publik mencapai angka 66 persen," urai Arya.
Adapun hasil lengkap survei CSIS terkait keputusan Jokowi-JK terkait reshuflle jilid II dalam penilaian publik "Tepat" atau "Tidak Tepat" sebagai berikut :
Mendikbud Anies Baswedan: 40,4 persen menilai tidak tepat
Menko maritim Rizal Ramli: 22,7 persen menilai tidak tepat
Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan: 20,1 persen merasa tidak tepat
Menteri ESDM Sudirman Said: 19,6 persen menilai tidak tepat
Menpan RB Yuddy Chrisnandi: 18,5 persen menilai tidak tepat
Menteri Agraria Fery Mursyidan:18,1 persen menilai tidak tepat
Menteri PDT Marwan Jafar: 16,7 persen menilai tidak tepat
Kepala BKPM Frank Sibarani: 16,0 persen menilai tidak tepat
Menteri Perindustrian: Saleh Husin 15,0 persen menilai tidak tepat
Menkeu Bambang Brodjonegoro: 14,5 persen menilai tidak tepat
Mendag Thomas Lembong: 13,1 persen menilai tidak tepat