Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menjelang tahun kedua pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, banyak kemajuan yang dicapai pemerintah di bidang pemberantasan korupsi.

Salah satu faktor pendukungnya menurut Agus Sunaryanto, wakil koordinator Indonesia Coturption Watch (ICW), posisi politik pemerintah yang semakin stabil.

"Jokowi sekarang sudah mampu melakukan konsolidasi politik, terutama di DPR, siapa yang dukung dia, partai-partai sudah mendekat, sekarang yang dibutuhkan adalah ketegasan,"ujar Agus Sunaryanto kepada wartawan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Saat pelantikan Joko Widodo - Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014, partai pendukungnya antara lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setelahnya satu persatu partai lain mulai mendekat, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Agus Sunaryanto mengatakan dengan dukungan dari mayoritas anggota DPR, maka potensi kebijakan-kebijakan presiden didukung menjadi semakin tinggi. Hal itu dapat menghindarkan Presiden dari kompromi-kompromi yang justru merugikan.

Ia mencontohkan dengan penunjukan Budi Gunawan menjadi Calon Kapolri tunggal ada akhir 2014 lalu.

Saat itu Presiden Joko Widodo seperti tidak berdaya mencopot ajudan Presiden RI ke 5, Megawati Sukarnoputri itu.

Setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditolak masyrakat, Presiden kemudian bersikap.

"Dia harus nunggu putusan dari KPK baru bersikap, sekarang kan tidak (lagi)," terangnya.

Kebijakan pemerintah dalam memperketat keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga relatif tidak banyak mendapat hambatan.

Agus Sunaryanto mengatakan hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari kuatnya dukungan parelemen untuk Jokowi.