Jokowi Sempat Dengarkan Paparan Kasus Munir Sebelum Dilantik Jadi Presiden
"Tapi setelahnya malah Jokowi mengajak Hendropriyono, keluar masuk Istana, kami sakit hati,"
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo ketika masih berstatus Calon Presiden 2014 lalu, sempat mendapat dukungan dari Suciwati, istri aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.
Joko Widodo saat itu dianggap lebih bersih soal HAM dibandingkan saingannya, Prabowo Subianto, saat itu.
Setelah memenangkan pemilihan, Choirul Anam, anggota Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mengaku sempat menyambangi Joko Widodo sebelum dilantik menjadi Presiden.
Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah dijelaskan secara langsung soal apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan Munir Said Thalib.
"Tapi setelahnya malah Jokowi mengajak Hendropriyono, keluar masuk Istana, kami sakit hati," ujar Choirul Anam di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).
Hendropriyono diketahui 2004 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut nama AM Hendripriyono sempat muncul dan sempat dipanggil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tewasnya Munir Said Thalib.
Namun, purnawirawan Jendral TNI AD itu tidak pernah hadir.
Kini setelah hampir 12 tahun berlalu kasus pembunuhan Munir Said Thalib kembali mencuat, setelah Suciwati memenangkan gugatan yang diajukannnya ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Dalam putusannya KIP memerintahkan Sekretaris Negara (Setneg) untuk mengumumkan hasil rekomendasi TPF.
Belakangan diketahui bahwa di Setneg tidak ditemukan berkas laporan TPF.
Presiden Jokowi pun angkat bicara dan memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menelusuri rekomendasi TPF.
Selain itu juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan pemerintah akan mempelajari berkas yang masih hilang itu.
Choirul Anam mengingatkan bila Jokowi memang berkomitmen mengungkap kasus pembunuhan Munir Said Thalib seperti yang dijanjikannya ketika kampanye, maka hendaknya ditunjukan dengan aksi nyata.
"Presiden jangan menjual komitmen, karena presiden berpotensi melanggar komitmennya,"ujar Choirul Anam.
