JKN-KIS Diklaim Menjadi Program Jaminan Sosial Kesehatan Terbesar di Dunia
Sebagai lembaga pengelola jaminan kesehatan yang hampir genap tiga tahun berjalan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai lebih 170 juta jiwa
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Kesehatan kembali mencuri perhatian dunia dalam acara Foro Mundial De La Seguridad Social (World Social Security Forum) yang diselenggarakan oleh International Social Security Asscociation (ISSA) di Panama City pada 14 - 18 November 2016 lalu.
Sebagai lembaga pengelola jaminan kesehatan yang hampir genap tiga tahun berjalan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 170 juta jiwa.
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan itupun diklaim sebagai program jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia.
Jika dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang amat pesat.
Hanya dalam waktu 2 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover sekitar 67,6% dari total penduduk Indonesia.
Berdasarkan data dari Population Data CIA Wordl Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85% populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100% populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99% populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100% populasi penduduk).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris hadir sebagai salah satu panelis pada forum tersebut.
Bahkan, ia mendapat dua kali kesempatan memberikan paparan kepada para peserta forum yang hadir dari berbagai belahan negara.
Dalam topik pertama yang dipaparkan, yaitu Access to Health and Universal Health Coverage, ia menyampaikan tantangan sustainibilitas, kolektibilitas, serta peran pemerintah daerah dan Kader JKN dalam pelaksanaan program JKN-KIS di Indonesia.
Sementara pada topik kedua, yakni Long Term Care, ia menuturkan implementasi home care service di Indonesia.
Menjadi lembaga pengelola program jaminan kesehatan terbesar di dunia bukan berarti tak memiliki tantangan tersendiri.
Menurut Fachmi, tantangan utama implementasi program JKN-KIS terletak pada kesenjangan atau gap dari sisi cakupan kepesertaan, finansial, serta kualitas pelayanan kesehatan.
“Pemerintah telah banyak berkontribusi menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, salah satunya dengan membiayai pegawai dan masyarakat yang tidak mampu," katanya.
Namun sustainibilitas program ini tak lepas dari peran masyarakat dari sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu.
