Usulan Setya Novanto Jabat Ketua DPR Bangkitkan Ingatan Publik Terkait Kasus 'Papa Minta Saham'
"Masyarakat masih mengingat kasus 'Papa Minta Saham' dan secara tidak langsung memvonis Setya Novanto melanggar etika,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pleno DPP Golkar mengusulkan Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi menyebut masyarakat masih mengingat kasus Papa Minta Saham.
Taufiqulhadi memprediksi akan ada penolakan dari masyarakat terkait usulan Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI kembali.
"Masyarakat masih mengingat kasus 'Papa Minta Saham' dan secara tidak langsung memvonis Setya Novanto melanggar etika," kata Taufiqulhadi ketika dikonfirmasi, Jumat (25/11/2016).
Ia mengingatkan, jangan membangkitkan kembali ingatan masyarakat terkait kasus tersebut.
Menurut Taufiqulhadi, jabatan Ade Komarudin atau Akom tak perlu diperdebatkan.
Sebab, kepemimpinan Akom sudah berjalan baik.
"Jadi kita tidak perlu lagi kita meributkan, merecoki persoalan-persoalan tersebut," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Taufiqulhadi mengakui keputusan Golkar memilih Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI merupakan urusan internal partai berlambang pohon beringin itu.
Tetapi, jangan melebar kepada posisi ketua DPR.
"Hal itu sudah menyangkut hajat semua anggota DPR," kata Taufiqulhadi.
Meskipun putusan dilakukan internal Golkar, Taufiqulhadi menuturkan hal tersebut menjadi perhatian fraksi lain karena berdampak pada institusi DPR.
"Jadi kalau misalnya pimpinannya keluar masuk nanti dampaknya tidak baik juga di mata masyarakat," kata Taufiqulhadi.
