TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengaku PBNU tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 2 Desembermendatang.

Namun dia menyarankan umat Islam yang hendak unjuk rasa tidak melakukan Ibadah Shalat Jumat sepanjang Jalan Protokoler Sudirman-Thamrin atau pun di ruas jalan lainnya.

Ia menegaskan, shalat di jalan tidak sah.

"Menurut bahtsul (kajian) NU, menganalisis dari kitab kuning, tidak sah. Tidak sah Shalat Jumat kecuali di bangunan, yaitu masjid maksudnya," kata Said Aqil saat dihubungi, Minggu (27/11/2016).

Said Aqil mengatakan, bahkan bila tidak ada lagi masjid untuk melaksanakan shalat Jumat karena musibah bencana alam misalnya, umat Muslim tetap tidak diperkenankan untuk shalat di jalan.

Sebagai gantinya umat muslim cukup melakukan salat zuhur.

Selain berdampak pada tidak sahnya shalat, Said Aqil juga menegaskan, shalat di jalan bisa mengganggu masyarakat yang tengah melakukan aktivitas.

"Yang ngajar, yang ngasih kuliah, yang ke kantor bekerja saja, yang dagang ya dagang," kata dia.

Said Aqil mengaku, PBNU siap membantu pihak Kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar tanggal 2 Desember, jika diminta.

"Menurut saya toh tuntutannya lagi diproses, yang diharapkan Basuki Tjahaja Purnama itu diproses hukum sedang berjalan, jadi apa lagi," ujar dia.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi jilid III pada 2 Desember 2016.

Mereka kembali turun ke jalan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga kini belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Aksi tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelum shalat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.