TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meresmikan Yayasan Peduli Pesantren (YPP), Minggu (4/12/2016).

Yayasan ini nantinya akan mendukung serta membantu seluruh pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang ada di Indonesia.

Dalam sambutannya, Hary mengatakan, yayasan tersebut hadir untuk membantu pembangunan pesantren di negeri ini. Sebab, selama ini, tidak ada pihak yang fokus mendukung pesantren.

"Ada puluhan ribu pesantren di Indonesia. Tapi kondisi sarana dan prasarana tidak mendukung. Padahal kita tahu di situ adalah pendidikan agama dan moral," kata Hary dalam keterangan yang diterima, Senin (5/12/2016).

Dirinya menjelaskan, gagasan peduli pesantren, di dapatkan setelah mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia. Hary prihatin dengan kondisi pesantren yang mayoritas tidak didukung dengan sumber daya yang memadai.

Karenanya, sebagai langkah awal Yayasan ini akan disuntik dengan dana pribadi dan sumbangan dari mitra MNC Group sebesar Rp 2 miliar. Nantinya, uang tersebut akan dibagi secara merata.

"Ketua Dewan Pembina YPP adalah Pak Said Aqil Siroj. Dan anggota Dewan Pembina adalah Mahfud MD," katanya.

Dalam kepengurusan yayasan tersebut, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemuka agama yang ada di Indonesia ini, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam lainnya.

Sementara soal dana sumbangan tersebut, berasal dari dana CSR MNC Grup serta bantuan dari berbagai mitra kerja dan dari masyarakat luas yang sadar akan pendidikan di pesantren.

"Semoga bisa memperoleh pendidikan yang baik, baik dari segi agama maupun pendidikan umum. Dalam tahun ini saya targetkan bantuan Rp 5 miliar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina YPP, Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa selama ini tidak ada satu lembaga yang fokus melihat pembangunan pesantren.

Padahal, pesantren termasuk salah satu lembaga pendidikan yang kerap mendukung pemerintahan.

"Ini terobosan luar biasa dari HT, yang tulus ingin kasih sesuatu ke pesantren. Selama ini, sampai sekarang, pemerintah tak perhatikan pesantren, tak pernah santri dapat BOS, atau naik kendaraan pemerintah. Kalau pelajar umum kan dikasih kompensasi 50 persen. Sedangkan santri bayar full 100 persen," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBNU ini.