Politikus PKS Sarankan Ahok Ditahan Agar Proses Pengadilan Lancar
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan Ahok ditahan untuk keamanan Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Wahid Nurdin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang perdana atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini, Selasa (13/12/2016).
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan Ahok ditahan untuk keamanan Mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Saya bilang Ahok ditahan supaya lancar proses pengadilan sehingga dari rumah atau apapun tidak mengalami apapun tidak ada kekhawatiran sehingga perlu dijaga banyak aparat, sayangnya tidak direspon," kata Nasir di Banda Aceh, Aceh, Senin (12/12/2016).
Ia pun mempertanyakan adanya wacana pengadilan melakukan evaluasi lokasi setelah persidangan pertama.
PN Jakarta Utara menyidangkan Ahok di bekas PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.
Politikus PKS itu juga menilai bahaya bila ancaman datang dari pendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
"Pengadilan punya kewenangan mengadili dimana saja, pertanyaannya apa yang tidak aman, kalau dikatakan rawan, seolah orang yang menuntut Ahok dihukum. Jadi ancaman itu jadi menurut saya sangat bahaya," kata Nasir.
Nasir meminta pengamanan Ahok dilakukan biasa dan tidak berlebihan. Ia menyarankan pengamanan secara tertutup.
"Intelijen bergerak saja melihat pengunjung, kan pengunjung diseleseksi, enggak perlu dipindahkan kemana-mana sidang karena me ngancam indepndensi peradilan," kata Nasir.