TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Komandan Kodim 0603 Lebak Banten tak perlu dicopot.

Pencopotan itu terkait pelatihan Bela Negara bersama organisasi masyarakat (Ormas), salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

"Menurut saya juga mestinya tidak perlu sedrastis itu. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan sama, mereka juga WNI, siapapun berhak untuk ikut dalam bela negara," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Fadli menilai ormas apapun berhak mengikuti pelatihan bela negara.

Ia melihat positif semakin banyak orang yang dilatih bela negara apapun latar belakangnya.

"Selama dia punya komitmen terhadap NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Saya kira ini berarti satu hal sangat polistif. Justru harus dikembangkan," kata Politikus Gerindra itu.

Fadli mengingatkan negara-negara lain memiliki program wajib militer.

Namun, Indonesia belum melakukan program tersebut, meski wacana itu sudah lama terdengar.

"Di kita belum diatur, mungkin ada baiknya ke depan ada regulasi yang lebih kuat. Tapi harus dikaji secara mendalam karena itu butuh biaya yang besar sementara dana kita terbatas," kata Fadli.

Sebelumnya, Komando Daerah Militer III/Siliwangi mencopot Komandan Kodim 0603 Lebak Banten lantaran dinilai bersalah tidak melapor saat menggelar latihan bela negara bersama organisasi masyarakat (Ormas), salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Kepala Penerangan Kodam Siliwangi Letkol Arah M Desi Arianto mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap Dandim Lebak Letkol (Czi) Ubaidillah, ditemukan kesalahan prosedur.

"Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut. Oleh karena itu Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru," kata Letkol Desi lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (8/1/2017).