Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Diperiksa terkait Kasus KTP Elektronik, Anas: Keterangan Nazaruddin tidak Kredibel

Anas Urbaningrum membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Diperiksa terkait Kasus KTP Elektronik, Anas: Keterangan Nazaruddin tidak Kredibel
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tiba di kantor KPK memakai topi dan masker untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa (10/1/2017). Anas Urbaningrum diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Jadi Pengurus Hanura
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipertimbangkan masuk dalam jajaran pengurus Partai Hanura. Sebelumnya, sejumlah loyalis Anas di Partai Demokrat banyak yang pindah ke Partai Hanura.

Saat ditanyakan soal kepastian Anas menjadi pengurus partai, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta tak membantahnya.

Namun, pembicaraan tersebut baru akan dilakukan setelah susunan kepengurusan baru dirampungkan.

"Kalau itu masih dalam proses. Karena itu mesti kita setelah susun pengurus baru kita bicarakan dengan semua pengurus," ujar Oesman Sapta saat ditemui seusai menghadiri perayaan HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta.

Anggota DPD RI sekaligus mantan Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika sebelumnya mengatakan Anas Urbaningrum meminta sejumlah loyalisnya untuk mendukung langkah Oesman Sapta.

Anas juga disebut akan turut memberikan saran-saran politik meski meski lewat jeruji besi.

Hanura pun memformulasikan kembali struktur kepengurusannya menyusul ditetapkannya Oesman Sapta sebagai ketua umum baru beberapa waktu lalu.

Berita Rekomendasi

Pria yang akrab disapa Oso itu, menyusun struktur kepengurusan bersama Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

Kini, progres penyusunan tersebut diklaim telah mencapai hampir 90 persen.

"90 persen sudah. Tinggal 10 sampai 15 persen lagi, lah," kata dia.

Sejumlah nama telah mengisi struktur kepengurusan baru.

Oesman Sapta mengatakan, masih dibahas mengenai siapa yang akan menempati posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.

"(Tinggal) masalah Sekjen sama Bendahara Umum. Kalau Ketua Umum kan sudah jelas, Ketua Dewan Pembina sudah jelas. Jadi Sekjen sama Bendahara umum. Insyaallah besok," ujar Wakil Ketua MPR RI Itu. (eri/kps/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas