TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejumlah mantan pelajar dan mahasiswa Suriah asal Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tazakka Batang, Jawa Tengah.

Pertemuan ini diselenggarakan dalam merespon dan mengkaji situasi yang berkembang di Suriah dan potensi dampaknya terhadap kondisi Tanah Air.

Pengasuh Pondok Pesantren Tazakka, Anizar Masyhadi, mengatakan, pertemuan ini menghasilkan sejumlah rumusan program dan rekomendasi yang sebagian di antaranya akan disampaikan kepada pemerintah melalui Komisi I DPR RI, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk proaktif dalam penyelesaian krisis Timur Tengah.

Selaku ketua panitia, Anizar Masyhadi, mengaku akan mengawal hasil rumusan yang telah disepakati.

Mantan sekretaris Dubes RI untuk Suriah ini menyatakan, banyak foto bendera Suriah yang tidak resmi milik oposisi pemberontak yang mengganti warna merah menjadi hijau beredar.

"Kita perlihatkan kepada dunia bendera Suriah yang sesungguhnya. Inilah second track diplomacy Alsyami dalam memerankan kedamaian dan kedaulatan antar negara," ujarnya.

Menurutnya, Suriah adalah negara yang pertama mengakui kemerdekan Indonesia, Duta Besar Suriah untuk PBB HE. Faris Al-Khoury, yang ketika itu memimpin sidang DK PBB, mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia.

"Peranan itu tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia,”tandasnya.

Sementara itu, Syeikh Afyouni selaku keynote speaker, bercerita tentang perkembangan Suriah terkini, seperti gerakan rekonsiliasi nasional yang tengah digalakkan oleh rakyat Suriah bersama ulama di sejumlah daerah.

Tak lupa, beliau menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada Suriah.

"Jangan mudah terprovokasi, jangan tercerai berai, dan jangan sampai Indonesia mengalami kehancuran sebagaimana menimpa dunia muslim lain,” tegasnya.

Beberapa isu lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah seputar glorifikasi jatuhnya kota Aleppo dari tangan pemberontak dan penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah lembaga bantuan kemanusiaan yang terindikasi disalurkan kepada para milisi dan kombatan di Suriah.

Ketua Alsyami, Ahmad Fathir Hambali menyatakan,penyelewengan semacam ini bukanlah fenomena baru.

“Selayaknya para NGO yang sungguh-sungguh melakukan kerja kemanusiaan, sebagai lembaga publik, hendaknya melakukan transparansi atas aliran dana mereka,”tandasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Mufti Agung Ibu Kota Damaskus, Syaikh Adnan Afyouni, Syaikh Riyad Bazo dari dewan fatwa Libanon dan Syaikh Omar Dieb yang merupakan akademisi dari Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus Suriah.
Powered by Telkomsel BlackBerry®