Raja Salman Penuhi Janji Dua Tahun Silam Kepada Indonesia

Saat itu, pemerintah menawarkan permintaan untuk menggunakan kuota negara lain yang tidak terpakai.

Sebagai negara dengan berpenduduk pemeluk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki segudang masalah akan pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya masalah kuota dan lamanya daftar tunggu untuk berhaji.

Tak terhitung banyaknya jemaah haji yang terpaksa harus menunggu hingga puluhan tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima ini.

Pembicaraan dilanjutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang berkunjung ke Arab Saudi pada 3 Januari 2017.

Lukman bertemu Menteri Haji Arab Saudi dan menandatangani kerja sama penyelenggaraan ibadah haji.

Investasi

Sejalan dengan bertambahnya kuota haji, Pemerintah Arab Saudi berencana menanamkan investasi ke Indonesia dalam jumlah besar.

Poin ini bagian dari kesepakatan kerja sama Jeddah, September 2015.

Perusahaan minyak dan gas Arab Saudi, Aramco, berencana membangun kilang minyak di Cilacap Jawa Tengah.

Saat membuka lobi dua tahun lalu, rencana investasi Aramco itu diperkirakan senilai 10 miliar dollar AS. Kini, rencana investasi ini mulai direalisasikan.

Penambahan kuota dan masuknya investasi Arab Saudi tentu menguntungkan Indonesia.

Tidak ada ikatan yang merugikan Indonesia dalam penambahan kuota haji kali ini. Kondisi ini berbeda dengan kebijakan pemberian kuota haji pada zaman kolonial di mana pemerintah ketika itu sangat membatasi jumlah jemaah haji dari Indonesia.

M Dien Majid dalam bukunya Berhaji di Masa Kolonial (2008) menulis, pemerintah kolonial membatasi kuota haji untuk mengawasi gerak-gerik jemaah haji.

Pemerintah Hindia Belanda khawatir mereka yang berhaji dapat memanfaatkan pengaruhnya menentang pemerintah.

Kini, buah lobi Presiden Jokowi dan pemerintahannnya dinikmati umat Islam Indonesia. Waktu tunggu keberangkatan haji mulai tahun ini akan semakin singkat.
(Kompas/ANDY RIZA HIDAYAT)