Tujuan Penyebaran Berita Hoax adalah Politis
Masyarakat bisa mengendus siapa yang berkepentingan dengan maraknya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya berita bohong atau hoax di Indonesia saat ini bukanlah tanpa tujuan.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengaku percaya tujuan dari penyebaran hoax adalah politis.
Ia percaya ada pihak tertentu yang takut untuk menjatuhkan lawan politiknya secara terbuka, sehingga memanfaatkan berita bohong.
"Ini dipakai sebagai alat, di dalam upaya untuk menyingkirkan lawan politik, demokrasi jadi tidak sehat," ujar Benny Kabur Harman usai menghadiri acara di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).
Siapa yang bertanggungjawab atas maraknya berita hoax, Benny Kabur Harman mengaku tidak tahu.
Masyarakat bisa mengendus siapa yang berkepentingan dengan maraknya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.
Yang harus dikhawatirkan dari maraknya berita bohong itu adalah perepcahan bangsa, di mana sesama anak bangsa yang berbeda pandangan termasuk dalam pandangan di bidang politik bisa terlibat konflik.
Padahal saat ini sebagian masyarakat banyak terlibat permusuhan, hanya karena beda pandangan politik.
"Seolah-olah yang memilih orang yang berbeda dengan saya itu orang lain, itu musuh, tidak bisa begitu. Dalam politik perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, dalam demokrasi, perbedaan juga sebuah keniscayaan," katanya.
Oleh karena itu, wajar bila Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono atau yang akrab dipanggil SBY prihatin.
Dalam cuitan melalui akun twitternya @SBYudhoyono, SBY menuliskan "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax"berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yang lemah menang ?*SBY* Siapa yang dimaksud SBY sebagai si penyebar hoax, sampai saat ini belum ada klarifikasi lebih lanjut dari SBY.
"Menurut saya ini sungguh tidak bagus untuk demokrasi, sungguh tidak bagus untuk Indonesia yang beraneka ragam. Kalau pak Ketua Umum prihatin itu suatu hal yang wajar," katanya.
--