Rapat Paripurna Diwarnai Interupsi Penyelundupan Senjata di Sudan
Rapat Paripurna DPR diwarnai interupsi mengenai dugaan penyelundupan senjata yang dilakukan pasukan perdamaian Indonesia
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR diwarnai interupsi mengenai dugaan penyelundupan senjata yang dilakukan pasukan perdamaian Indonesia.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menilai peristiwa tersebut mencoreng nama Indonesia.
Baca: Anggota Pasukan Misi Perdamaian RI di Sudan Diduga Selundupkan Senjata
"Indonesia terkenal paling banyak mengirim pasukan perdamaian. Bahkan kita punya tempat latihan di Sentul yang sangat bergengsi," kata Nurhayati saat Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Baca: Kronologi 139 Polisi Indonesia Penjaga Perdamaian Diamankan Otoritas Sudan
Menurut Nurhayati, kejadian tersebut merusak diplomasi ilIndonesia yang selama ini sangat kurang aktif.
Politikus Demokrat itu berharap DPR meminta pemerintah menjelaskan kejadian tersebut. Kemudian, mengungkap secara tuntas oknum yang melakukan penyelundupan senjata itu
"Secara transparan dilakukan pengadilan hukumnya terbuka sebagaimana kejadian di Indonesia," kata Nurhayati.
Nurhayati menegaskan kejadian Sudan sangat melukai hati Indonesia. Terlebih, terdapat adanya saling menuduh.
"TNI bilang tidak, dimungkinkan diduga anggota polisi, bagaimana ini terjadi, saya minta Pimpinan DPR meminta pemerintah tanggung jawab," kata Nurhayati.
Diketahui, Mabes Polri mengirimkan tim ke Sudan menyusul 139 anggotanya yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB, Satgas Formed Police Unit (FPU) VIII.
Sebanyak 139 anggota Polri tersebut tertahan di Bandara Al Fashir sejak Sabtu (21/1/2017) atas tuduhan upaya penyelundupan senjata api ilegal.
Mereka diamankan setelah otoritas setempat menemukan koper tak dikenal berisi senjata api ilegal dekat tumpukan logistik barang kontingen FPU Indonesia saat pemeriksaan di bandara. Padahal, pimpinan dan anggota Satgas FPU sudah memastikan koper tersebut bukan bagian milik mereka.
Ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1/2017), Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Martinus Sitompul, menceritakan kronologi kejadian tersebut.
Informasi tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Kasatgas FPU VIII, AKBP Jhon Huntalhutajulu.
Menurut Martinus, sedianya pada Sabtu (21/1/2017), sebanyak 139 anggota Polri yang tergabung dalam Satgas FPU VIII kembali ke Indonesia dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu (22/1/2017).