Anggota Komisi I DPR: Kedatangan Raja Salman Berikan Gestur Baik Di Tengah Kekecewaan RI
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai positif kedatangan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai positif kedatangan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud.
"Kedatangan Raja Salman, memberikan gestur yang baik di tengah kekecewaan RI," kata Bobby di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Sejumlah persoalan pemerintah dengan Arab Saudi antara lain TKI, kuota haji, dan ganti rugi korban crane.
Menurut Politikus Golkar tersebut, antusiasme penyambutan Raja Salman harus dikapitalisasi pemerintah dengan baik.
Hal itu di tengah panasnya tensi politik di Jakarta.
Baca: Fahri Hamzah Undang Anak Elvi Sukaesih Tapi Tidak Rhoma Irama
"Melihat jenis investasi Saudi di Indonesia, seperti kilang di Cilacap, Indonesia perlu segera berbenah di sektor-sektor non migas," kata Bobby.
Bobby mengharapkan investasi ASaudi menjadi terealisasi dan bukan sekedar nota kesepahaman.
Sebab data BKPM tahun 2016, Arab Saudi masih di peringkat 57 sebagai investor di Indonesia.
Sebelumnya, Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
Kunjungan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mulai tanggal 1 sampai 9 Maret 2017.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menilai dalam dua tahun terakhir hubungan kedua negara semakin dekat dan isu yang dibahas pemerintah kedua negara tidak hanya soal haji dan tenaga kerja.
Baca: Menteri Susi Terlihat Sibuk Perbaiki Kerudungnya Saat Akan Tandatangani Kerja Sama Dengan Arab Saudi
Pada tanggal 1 sampai 4 Maret 2017, di Jakarta dan kemudian di Bali hingga tanggal 9 Maret 2017.
Raja Salman tiba di Indonesia pada 1 Maret 2017 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor.
Dalam pertemuan bilateral dibahas berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi.
Ada lima nota kesepahaman yang akan ditandatangani pemerintah kedua negara, yaitu di bidang kerja sama budaya, kesehatan, urusan Islam serta dakwah dan layanan agama, pelayanan perjalanan udara, perjanjian pemberantasan kejahatan.