TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petani Pegunungan Kendeng ingin meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden ke-4 Megawati Soekarnoputri. Mereka ingin bercerita perihal pembangunan pabrik semen di sekitar pengunungan Kendeng.

Gunarti, petani asal Pati, Jawa Tengah, sore ini, Sabtu (18/3/2017) mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Bersama dengan Ranti, Marsih, Parni, dan petani Kendeng lain, mereka menanyakan apakah surat untuk bertemu Mega telah diterima.

"Saya sowan ke rumah ibu Mega, apakah surat saya sudah diterima. Kalau sudah diterima kira-kira kapan Bu Mega siap temui kami. Katanya penjaga sudah diterima sama Bu Kori," kata Gunarti di LBH Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Baca: Fadli Zon: Jangan Ciderai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng

Surat tersebut telah dikirimkan pada 14 Februari 2017 lalu.

Sepekan setelah surat dikirim, Gunarti bertandang ke Jakarta untuk menyampaikan surat secara langsung ke kediaman Mega.

Saat itu, Gunarti diminta untuk mengantarkan surat ke DPP PDI-P. Namun, Gunarti tidak melakukannya. Ia ingin mengetahui nasib surat pertama yang dikirimkan.

Saran untuk datang ke DPP PDI-P juga muncul sore tadi.

Mereka diminta untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Dari Hasto, keinginan untuk bertemu Mega disampaikan. Namun mereka belum memutuskan kapan akan bertandang ke sana.

"Ibu Mega memang harus tahu masalah petani. Masalah anak-anaknya yang hadapi keterancaman ini. Mungkin selam ini Bu Mega tidak tahu apa belum dengar makanya kami ingin ketemu, ingin cerita langsung keadaan kami di sana," ujar Gunarti.

Protes pendirian pabrik

Jumat (17/3/2017), menjadi hari kelima aksi petani Kendeng menolak pembangunan pabrik semen. Aksi menyemen kaki telah mencapai 50 orang. Sehari sebelumnya, 40 petani sudah melakukan aksi menyemen kaki lebih dulu.

Pada 5 Oktober 2016 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Sebelumnya pada 2 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.

Tim kajian lingkungan hidup strategis dalam kesimpulan awalnya menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan Karst yang harus dilindungi secara lingkungan hidup dan tidak boleh ditambang.

Meski sudah ada putusan Ppngadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Perintah Presiden untuk memoratorium izin, namun pada 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan.

Penulis : Lutfy Mairizal Putra