Fahri Jawab Presiden PKS ''Jangankan Memecat Kader, Menceraikan Istri Saja Bisa Digugat Balik''
"Saya enggak tahu ah. Katanya saya kan enggak diakui," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah enggan berkomentar mengenai sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya enggak tahu ah. Katanya saya kan enggak diakui," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Fahri mengaku miris mendengar pimpinan PKS bersikap yang tidak mematuhi undang-undang.
Ia mengingatkan konsekuensi persidangan seorang warga negara terhadap keputusan hukum.
"Ini merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain ke saya, kok pimpinan PKS ini kayak enggak ngerti hukum? Bahwa di atas partai itu kan ada negara. Nah, hukum negara ini yang harus ditaati," ujar Fahri.
Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan ke KPK
Fahri mengingatkan konstitusi negara yang harus dipatuhi.
Ia mengibaratkannya dengan perceraian istri dan suami.
"Kita jangankan memecat kader, menceraikan istri saja bisa digugat balik. Dan kalau pengadilan mengatakan perceraianmu tidak sah, maka itu tetap istrimu," tuturnya.
Fahri mengatakan, pengadilan telah memutuskan pemecatan PKS terhadap dirinya tidak sah.
Tetapi PKS, kata Fahri, seolah menjalankan pemerintahan sendiri, di mana PKS memutuskan Fahri bukan lagi bagian dari partai.
"Final itu bukan di PKS. Final itu di dalam negara. Sedih kader-kader di bawah betapa lemahnya pengertian hukum para pimpinan ini. Dan ini sudah saya katakan tak layak pimpin partai. Kalau partai mau jadi besar bukan mereka yang pimpin, sebab fatal pandangan hukumnya itu enggak ngerti konstitusi, negara. Jadi itu kesedihan kader yang saya sampaikan," beber Fahri.
Baca: Wibawa Presiden PKS Dinilai Hancur Karena Ulah Fahri Hamzah
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menolak hak angket KPK.
Sohibul menegaskan Fraksi PKS tidak ikut mengajukan hak angket tersebut.
"Menolak sejak awal tidak setuju dengan hak angket," tegas Sohibul di sela Milad ke-19 PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
Sohibul membuktikan tidak ada satupun anggota Fraksi PKS yang menandatangani pengajuan angket.
Lalu, bagaimana dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menandatangani hak angket dari Fraksi PKS?
"Anda sudah tahu posisi Pak Fahri bukan lagi Fraksi PKS. Anda jangan mengategorikan Pak Fahri jadi F-PKS," ucap Sohibul.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.