TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar memberikan peringatan tertulis kepada Ketua Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.

Surat peringatan tersebut ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai buntut pernyataan Yorrys Raweyai.

Yorrys sempat menyatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka kasus e-KTP.

"Hari ini saya dapat tugas dari DPP menyampaikan surat kepada Pak Yorrys surat itu adalah surat peringatan dari DPP PG," kata Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah DPP Golkar Freddy Latumahina di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Baca: Dianggap Keluarkan Pernyataan Provokatif Soal Novanto, Golkar Didesak Pecat Yorrys

Yorrys dianggap melanggar kesepakatan rapat harian DPP Golkar sehingga diberi peringatan.

Freddy menjelaskan rapat pengurus harian DPP Golkar pada 5 April 2017 memutuskan untuk menjaga soliditas partai.

Kemudian, DPP Golkar harus kompak menjaga soliditas menjelang Pilkada 2018 serta Pemilu Legislatif 2019.

"Apabila ada hal-hal yang harus disampaikan maka yang pertama dibicarakan di dalam rapat kemudian DPP menetapkan juru bicaranya. Kesepakatan itu kita pegang sampai sekarang," kata Freddy.

Freddy mengatakan Yorrys mengeluarkan pernyataan yang menggegerkan DPP Golkar pada 24 April 2017.

Padahal, kata Freddy, Yorrys yang meminta isu-isu tidak disampaikan ke publik sebelum dibahas di internal partai.

"Itu ide yg baik padahal menurut kita. Ternyata hal itu beliau lampaui. Karena itu DPP merasa perlu memberikan peringatan, peringatan itu berupa peringatan tertulis. Itu yang ingin kami sampaikan. Peringatan tertulis ada disini. Untuk diketahui sekalian," kata Freddy.

Surat peringatan bukanlah pemecatan atau penonaktifan sebagai pengurus Golkar.

Melainkan, peringatan agar Yorrys taat pada keputusan partai.

"Tiga kali peringatan. Setelah itu baru dijatuhi sanksi. Sebagai pengurus Diberhentikan sebagai pengurus, apabila masih melawan maka diberhentikan dari keanggotaan," kata Freddy.