TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan sudah berkali-kali memberikan surat peringatan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas kegiatan yang mereka lakukan.

Hal itu juga sekaligus menampik pernyataan HTI yang mengatakan satu kalipun, tidak pernah ada surat peringatan dari pemerintah.

"Sudah. Kemendagri sudah berkali-kali berikan mereka peringatan," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017)

Dijelaskan olehnya, meskipun HTI sudah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM serta menuliskan berazas Pancasila, namun pada kenyataannya tidak dilakukan saat berkegiatan.

"Padahal kalau di Kemendagri sudah tidak terdaftar, tapi di online Kemenkumham ada. Asasnya nyebut, tapi kesehariannya tidak," katanya.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukanlah organisasi yang baru lahir kemarin sore.

Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto menyebut organisasinya sudah berjalan lebih dari 25 tahun, dengan agenda yang sama, yakni menyiarkan ajara Islam, termasuk khilafah.

Selama ini, HTI juga selalu terbuka dengan semua pihak, yang mempertanyakan keberadaan organisasi tersebut.

Bahkan pada 2016 lalu, HTI sempat menggelar pertemuan dengan pimpinan Kementerian Agama (Kemenag). Namun tiba-tiba saja pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI.

"Lha kok ini ujung-ujungnya mau dibubarkan," ujar Ismail Yusanto kepada wartawan di kantor pusat HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).