Pada pertemuan itu pula, dia mengusulkan kepada Presiden segera menggelar dialog nasional multielemen bangsa yang bersifat solutif, antisipatif, dan rekonsiliatif.

Dalam workshop ini, Kiai Ma’ruf juga menekankan pentingnya peran Kemenag untuk aktif kembali menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat antarumat beragama dan modal konstitusi untuk menciptakan dan menjaga kerukunan.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan Pancasila adalah sumbangsih luar biasa dari para pendiri bangsa. Bahkan kebaradaan Pancasila mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional.

Dia mengutip perkataan mantan duta besar Italia untuk Malaysia dan ASEAN, Mr Robert, yang memuji Pancasila dan meminta Indonesia tetap mempertahankannya. Bagaimanapun Pancasila adalah produk perjanjian yang melewati proses tak sederhana di tengah fakta kemajemukan Indonesia.

Meski demikian, dia menggarisbawahi dua tantangan yang harus mendapat perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga segenap elemen bangsa.

Tantangan pertama yaitu tantangan ideologis dan intelektual. Ada sebagian kecil umat Islam yang mempermasalahkan Islam sebagai dasar negara dan ingin mendirikan negara Islam.

Bagi NU dan Muhammadiyah, kata dia, persoalan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah selesai. Ini seperti penegasan dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar.

Namun demikian, Mu’ti mengatakan ada persoalan di aspek fungsional Pancasila yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak, yaitu bagaimana Pancasila dijadikan sebagai praksis sistem dan ideologi menuju bangsa yang adil dan makmur.

Dalam level ini, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan landasan pergerakan bangsa. Jika ini bisa dilakukan maka, dia berkeyakinan tak akan ada lagi yang meragukan Pancasila. “Jika ini tak terselesaikan maka wajar muncul ideologi lain,” tutur dia.