TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Para terduga teroris sekarang ini, di negara manapun, sudah dimasukan dalam kategori sebagai kejahatan terhadap negara. Dalam teori pemberantasan teroris, pada prinsipnya selalu menggunakan tiga kekuatan utama.

Penegakkan hukum, intelijen, dan militer kemudiaan dibantu unsur unsur lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus (TB) Hasanuddin, Selasa (30/5/2017).

"Cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut diatas sangat tergantung padajenis dan jumlah ancaman, luas wilayah , standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing," ujar Hasanuddin.

Dalam proses penegakkan hukum, lanjutnya, tahap penyelidikan dan penyidikan tentu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian negara). Akan tetapi, dapat saja didukung oleh data-data intelijen yang akurat dari elemen aparat intelijen termasuk intelijen TNI.

"Dalam upaya pencegahan, aparat teritorial dapat digunakan antara lain, dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain-lain. Sementara, untuk menghadapi infiltrasi dari luar TNI dapat di tugaskan di wilayah perbatasan yang rawan," lanjut Hasanuddin.

Dalam hal perlindungan dan penindakan, mantan Sesmil ini menegaskan kembali, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih. Antatra lain, mampu memberikan perlindungan terhadap presiden, wapres dan tamu negara.

Sementara untuk represif, TNI dapat di kerahkan misalnya di wilayah ZEE, laut bebas atau pembajakan pesawat umum.

"Sekarang masalahnya, bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan itu dengan tepat dan terkontrol. Ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan, kita membutuhkan kerja sama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa," Hasanuddin menegaskan.