TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Dzikir Hubbul Wathon menyatakan menolak Full Day School (FDS). Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi mengatakan bahwa  kebijakan Mendikbud itu berdampak pada tatanan pendidikan kultural yang selama ini sudah
terbangun.

Misalnya, Madrasah Diniyah yang sudah bertahun-tahun jadi saranan pendidikan agama bagi anak-anak warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Wajar jika NU begitu keras menolak kebijakan Full Day School ini. Karena Madrasah Diniyah milik NU akan lenyap. Padahal Madrasah Diniyah sudah terbukti efektif sebagai institusi pembentuk dan menjaga karakter bangsa Indonesia," ungkap Hery Haryanto Azumi yang juga Wasekjen PBNU, Sabtu (17/6/2017).

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menolak kebijakan Mendikbud terkait sekolah delapan jam selama lima hari. Menurutnya negara perlu mengonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat.

Diakuinya, pendidikan karakter termasuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo. Harus selaras dengan local wisdom yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak
menimbulkan gejolak.

Meski ormas Islam terbesar sudah menyatakan penolakan, namun Mendikbud Muhadjir tetap keukeuh. Buktinya, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda jika FDS akan dicabut oleh Muhadjir.

Jika Mendikbud tetap ngotot ingin menjalankan kebijakannya itu, kata Hery, akan merugikan pemerintah Presiden Joko Widodo. Sebab, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu selalu menjaga dan
intensif bersilaturahmi dengan para kiai-kiai pesantren.

"Saya khawatir kebijakan Mendikbud ini merusak hubungan baik Presiden Jokowi dengan pesantren. Dan upaya Presiden Jokowi intensif mendatangi pesantren-pesantren selama ini jadi tidak ada artinya. Saya jadi curiga dengan Mendikbud. Ada apa kok dia ngotot sekali ingin merealisasikan Full Day School. Patut dicurigai, Mendikbud punya agenda sendiri," jelas mantan Ketua Umum PB PMII ini.