RUU Pemilu Alot, Presiden Jokowi Disarankan Temui Ketua Umum Parpol
Publik dapat melihat seberapa besar kekuatan pengaruh lobi Presiden Joko Widodo terhadap partai politik.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo perlu bertemu dengan ketua umum partai politik terkait pembahasan RUU Pemilu yang alot.
Demikian dikatakan peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (28/6/2017).
"Tujuannya agar kebentuan dalam pembahasan RUU Pemilu bisa cair," kata Dian.
Dian menilai keuntungan Presiden Jokowi tidak sebatas RUU Pemilu. Tetapi, publik dapat melihat seberapa besar kekuatan pengaruh lobi Presiden Joko Widodo terhadap partai politik. Terutama, partai politik yang mendukung pemerintah.
"Seberapa besar nilai disiplin parpol-parpol tersebut terhadap pimpinan koalisi. Momentum itu akan menjadi ujung ukur baju di antara parpol dan presiden," kata Dian.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyambut positif wacana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan ketua umum partai politik. Menurut Fadli, pertemuan itu dapat digunakan untuk membahas sejumlah persoalan.
"Diskusi untuk kepentingan nasional karn beberapa RUU dan Perppu yang digulirkan pemerintah dan kondisi perkembangan bagua sekalai kalau memang ada inisiatif dari presiden terkait hal ini," kata Fadli di Rumah Novanto, Jakarta, Minggu (25/6/2017) malam.
Fadli mengaku wacana tersebut belum disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tetapi, Fadli menegaskan Prabowo akan mendukung pertemuan untuk kepentingan nasional dan perbaikan bangsa.
"Termasuk membicarakan hal-hal strategis, RUU Pemilu, perppu keterbukaan informasi rekening dan sebagainya," kata Fadli.
