Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden Tak Boleh Diam soal Manuver Pansus Angket KPK

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai kerja pansus angket yang tengah bergulir memiliki agenda tersembunyi.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Presiden Tak Boleh Diam soal Manuver Pansus Angket KPK
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Imparsial 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta bersikap soal panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai kerja pansus angket yang tengah bergulir memiliki agenda tersembunyi.

"Mereka menimba info dari sumber masalah, datang ke Sukamiskin, melakukan propaganda, ini tujuan apa? Tapi tujuan akhir membunuh KPK dan ini tengah terjadi," kata Todung dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Untuk itu dirinya meminta Presiden Jokowi bersikap.

"Menurut saya Presiden Jokowi pada akhirnya harus menyatakan pendapat. Kalau presiden mengatakan sikap, legitimasi angket akan semakin tergerus menipis," katanya.

Sementara itu Direktur Imparsiap Al Araf menyebutkan, sikap presiden ditunggu untuk mendukung penuh dan mendorong kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Suka atau tidak presiden punya otoritas yang berikan langkah atau sikap politik terkait pelemahan KPK. Sikap diam bisa ditafsirkan menyetujui angket, kita ngga ingin wacarna itu berkembang," katanya.

Berita Rekomendasi

Araf juga mengajak masyarakat untuk berada didepan perjuangan melawan pihak yang melemahkan lembaga antirasuah in.

"Buat masyarakat ini bisa jadi momentum turun ke jalan demo, diskusi, datang ke DPR melakukan perlawanan terhadap pansus angket," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas