Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

''Saat Pemilu 2019 Nanti, Jangan Pilih Anggota Pansus Hak Angket! Jangan Pilih Mereka Kembali''

Ia juga mengkritik anggota Pansus Hak Angket KPK yang pernah menjadi aktivis pergerakan pada masa reformasi 1998.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in ''Saat Pemilu 2019 Nanti, Jangan Pilih Anggota Pansus Hak Angket! Jangan Pilih Mereka Kembali''
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kelima kanan), Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kelima kiri) berserta anggota Pansus Hak Angket KPK lainnya berjabat tangan usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7/2017). pertemuan antara Jaksa Agung dengan Pansus Hak Angket KPK membahas mekanisme kerja dan hubungan antarpenegak hukum. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekitar seratusan orang memadati halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017) sore.

Mereka membawa spanduk-spanduk dan bendera, lengkap dengan atribut sebuah band ternama di Indonesia.

Spanduk-spanduk itu kemudian mereka pasang di tangga jembatan penyeberangan yang terletak di depan Gedung KPK.

Kehadiran ratusan orang ini bukan untuk mendemo KPK atau terkait kasus korupsi.

Mereka datang untuk menyaksikan konser kecil Slank.

Konser tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap KPK dan pernyataan sikap menolak hak angket KPK.

Baca: Kaka Slank: Jangan Ada yang Melemahkan KPK

Berita Rekomendasi

Tidak hanya komunitas penggemar Slank, konser sederhana itu juga dihadiri oleh beberapa aktivis anti-korupsi dan pegiat hak asasi manusia.

Aksi dukungan terhadap KPK dibuka oleh budayawan Benny Susetyo.

"Slank bersama KPK konsisten dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Melawan pemberantasan korupsi berarti berhadapan dengan Slank dan masyarakat Indonesia," ujar Benny, diiringi tepuk tangan seluruh penggemar Slank.

Setelah itu, dia mempersilakan Maria Katarina Sumarsih, seorang aktivis HAM, untuk berorasi.

"Saat saya teriak 'Jokowi', harap dibalas dengan 'hapus korupsi'" kata Sumarsih mengawali orasinya.

Menurut Sumarsih, Presiden Joko Widodo harus bertindak untuk menolak hak angket yang dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan KPK.

Baca: Lima Fraksi Serahkan Nama Anggota Pansus Angket KPK

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas