TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai Sekjen PDI-P Hasto Kristianto tidak sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu Hasto berharap agar PAN bisa dikeluarkan dari koalisi kabinet kerja

Politisi PAN Dradjad Wibowo menyindir PDI-P yang juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan PAN ketika PDI-P ngotot ingin mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

"Harus diakui bahwa PDIP sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden, bahkan berseberangan. Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno adalah contohnya," ujar Dradjad dihubungi wartawan, Jumat (14/7/2017).

Jika sepenuhnya mendukung Presiden, Drajad menilai PDI-P seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Drajad mencontohkan penolakan Rini di Komisi VI DPR,, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo 2, dan proyek Semen Indonesia di Rembang.

"PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini," ungkap Dradjad.

Drajad menambahkan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo, seharusnya PDI-P tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan dalam hal apapun. Namun Dradjad menilai PDI-P paling aktif menjadi oposisi dalam setiap kebijakan Rini Soemarno.

"Dalam banyak hal, PDI-P kata Drajad justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini," kata Dradjad.