TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang lebih tiga jam rapat pleno DPP Partai Golkar berlangsung untuk menetapkan beberapa sikap partai terkait isu terkini dan juga penetapan status tersangka kepada Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

Sejumlah petinggi partai di DPP dan fraksi Golkar, hadir dalam agenda yang diadakan sehari setelah penetapan oleh KPK itu, termasuk Setya Novanto dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham yang juga sebagai pimpinan rapat mengklaim tidak ada perdebatan yang sengit saat rapat pleno berjalan untuk memutus tujuh poin yang akhirnya disepakati.

"Semua berjalan lancar, demokratis dan baik. Seluruh masukan kita tampung dan kita berikan kesempatan berbicara saat ada masukan," jelasnya di lokasi acara, Jakarta, Selasa (18/7/2017)

Meski, terdapat beberapa pihak yang menginginkan, Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya dan meminta pergantian kepemimpinan, hal itu tidak mengubah putusan untuk tetap mendukung Setya Novanto di kursi Ketua Umum.

Dinyatakan secara tegas oleh Idrus, tidak akan ada Munaslub Golkar dalam waktu dekat dan akan tetap menugaskan Setya Novanto hingga akhir masa jabatan sesuai dengan putusan Munaslub sebelumnya.

"Tidak ada Munaslub dan kami akan tetap berpegang teguh pada hasil Munaslub di Bali dan Rapimnas di Balikpapan," katanya.

Sehingga, seluruh langkah strategis partai dalam menghadapi dua agenda politik besar, akan tetap dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai, Nurdin Halid dan Idrus Marham bersama Ketua Umum, Setya Novanto.