Namun, Adhyaksa menduga, Menpora belum sempat membaca surat klarifikasi darinya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbukanya kepada umum yang sudah hampir dua bulan lalu diviralkan.

"Pak Imam Nahrowi sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," ujar Adhyaksa.

Jika hal itu yang diinginkan Menpora, demi kepentingan gerakan Pramuka, Adhyaksa menyatakan dia siap bertemu Menpora. Ia tak ingin masalah pribadinya dicampurkan dengan kepentingan Pramuka.

"Ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 Pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta tiga minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," ujar Adhyaksa.

Saat ditanya apa dampak pembekuan anggaran ini, Adhyaksa menyatakan akan menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat saja, enggak usah dibekukan. Ini kan kita mau ada Raimuna, kita lihat saja dulu," ujar dia.

Kementerian Pemuda dan Olahraha membekukan anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar, sebagai respons pernyataan dari Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia. (kps)