TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Capt. Anthon Sihombing mengatakan tidak ada rencana membangun apartemen DPR, melainkan adalah rencana pembangunan gedung untuk mendukung kerja dewan.

Mengingat saat ini, Gedung Nusantara I tempat anggota dewan berkantor sudah tidak layak lagi karena sudah sangat sempit untuk menampung 560 anggota dewan beserta stafnya. 

"Kita gak pernah bicara apartemen. Yang kita rencanakan adalah pembangunan gedung untuk kerja pengganti Gedung Nusantara I karena sudah tidak layak," ujar Anthon sebelum melakukan kunjungan ke BPK, Jumat siang ini (18/08/2017).

Anthon menjelaskan Gedung Nusantara I sudah tidak layak karena over kapasitas mengingat sudah tidak mampu menampung banyaknya jumlah staf anggota yang berjumlah 7 orang untuk setiap anggota dewan.

"Yang saya bilang adalah Gedung Nusantara I sudah over kapasitas, saya tidak pernah bicarakan rencana apartemen DPR,"  sambungnya.

"Anggaran yang direncanakan  Rp 320 miliar untuk gedung, untuk alun-alun yakni  Rp 280 miliar," jelas Anthon. 

Terkait rencana pembangunan itu, nantinya pemerintah yang akan membangunnya, bukan dari DPR. Terkait lelang pun akan dilakukan oleh Sekjen, bukan DPR.

"Itu yang kerjakan pemerintah, bukan DPR. Utusan lelang itu dilakukan sekjen. Yang kerjakan itu bukan DPR," terangnya. 

Soal rencana itu masih akan terus dibahas, minggu depan BURT baru akan membahas jadwal rapat terkait rencana tersebut.

"Anggarannya masih dibahas. minggu depan baru akan dilakukan pembahasan terkait jadwal rapat pembahasan pembangunan tersebut," tutup Anthon. (Pemberitaan DPR RI)