TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur di segala bidang mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan gantung, bendungan, saluran irigasi, perumahan dan banyak lagi lainnya. 

Untuk mendukung serta menjamin kualitas dari pembangunan infrastruktur tersebut, Kementerian PUPR melakukan sertifikasi massal terhadap 3255 tenaga kerja di bidang konstruksi.

Para tenaga kerja yang sudah bersertifikat ini akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang belum bersertifikat.

 Acara sertifikasi tenaga kerja terampil dan bimbingan teknis keahlian konstruksi tahap II di lingkungan internal dan eksternal Kementerian PUPR dilakukan di Pintu VII Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin (21/8/2017) yang dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam acara itu juga, Kementerian PUPR mendapatkan rekor Muri karena berhasil memecahkan rekor dengan kategori "Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Terbanyak Secara Serentak".

Prestasi yang diraih oleh Kementerian PUPR ini berhasil mematahkan rekor sebelumnya yang pernah diukir oleh PT Semen Gresik yang memberikan sertifikasi kepada tukang bangunan terbanyak secara serentak sekitar 1125 orang.

 Rekor Muri diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai rekoris. Dalam sambutannya, Menteri Basuki mengaku senang dengan capaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam menggelar acara sertifikasi massal ini.

"Ini tidak hanya kewajiban tapi harus ada manfaatnya bagi tenaga kerja Indonesia. Kami sedang susun Permen PUPR agar ada di dalam kontrak sehingga kalau ada tenaga kerja sertifikasi belum bekerja laporkan ke saya. Semua yang bersertifikasi harus sudah bisa bekerja," katanya.

Menteri Basuki menyebut bahwa mulai 2018 setelah ada Pemen PUPR, pendapatan yang bersertifikasi pasti lebih tinggi daripada yang tidak bersertifikat.

"Insya Allah tidak hanya tenaga kerja konstruksi di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Harus ada bedanya dengan yang tidak bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tenaga kerja bersertifikat ada jaminan mutunya sehingga berhak mendapatkan pendapatan lebih dan ini akan berlaku pada kontrak 2018," ujarnya.

 Program pembangunan infrastruktur tahun 2018, kata Menteri Basuki, masih menjadi prioritas kabinet kerja.

"Kami diamanahi alokasi anggaran terbesar. Itu amanah yang harus saya belanjakan dengan baik, bukan bangga dengan anggaran terbesar. Itu amanah dari rakyat. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan membelanjakan secara baik salah satunya adalah bermutu baik pada proyek infrastrukturnya," katanya.

 Tidak hanya itu, perlunya percepatan sertifikasi untuk mendorong daya saing pada sektor konstruksi. Data World Economic Forum (WEF) menunjukan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-60, naik dari posisi ke-62 pada tahun lalu, namun secara Global masih tertinggal di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.

 “Saya mengajak peran aktif stakeholders jasa konstruksi baik badan usaha, lembaga, asosiasi, kontraktor, lembaga pendidikan dan seterusnya, untuk bersama-sama Pemerintah mendukung pengembangan Infrastruktur. Dan saya juga berharap sertifikasi hari ini menjadi pendorong agar kerjasama sertifikasi-sertifikasi lain dengan stakeholder konstruksi segera terwujud”, tutur Menteri PUPR.