Pecat Ketua GMPG Dipecat, Sekretaris SOKSI DKI: Itu Bukti Petinggi Golkar Lindungi Setya Novanto
Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta Barita Ricky Tobing mengecam keras tindakan pemecatan tersebut.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membuat keputusan untuk memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai, Rabu (30/8/2017) kemarin.
Hal ini memicu reaksi dari sejumlah pihak, baik dari kader muda partai berlambang pohon beringin itu ataupun masyarakat di luar internal partai.
Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta Barita Ricky Tobing, adalah salah satu yang mengecam keras tindakan pemecatan tersebut.
Ricky menyatakan keputusan tersebut menunjukkan para petinggi Golkar tidak bisa menerima iklim demokrasi.
Selain itu, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa para petinggi Golkar melindungi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, yang terus digoyang posisinya oleh Ahmad Doli Kurnia.
"Keputusan memecat kawan Doli semakin membuktikan bahwa para petinggi partai melindungi ketua umum yang sudah jelas tersangka kasus mega korupsi e-ktp," ujar Ricky, Rabu (30/8).
Menurut Ricky, status tersangka yang disandang Setya Novanto seharusnya menjadi momentum Golkar untuk berbenah diri dan membersihkan perilaku koruptif di internal partai.
"Bukan lantas membela koruptor. Para kader muda Golkar kan niatnya mengembalikan citra partai Golkar akibat Ketua Umumnya jadi tersangka korupsi. Harusnya kan diapresiasi bukan malah diberikan sanksi pemecatan. Ada apa ini?," imbuh Ricky.
Ricky mengimbau partai Golkar untuk segera memecat Setya Novanto dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, agar persoalan yang ada tidak semakin membesar dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Ia juga meminta Golkar turut memecat Sekjen-nya yakni Idrus Marham.
"Jika Golkar ingin diselamatkan, caranya adalah dengan memecat kedua orang tersebut dan Golkar harus menyelenggarakan Munaslub untuk melakukan pemilihan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ricky menganggap hal ini penting untuk segera dilakukan, lantaran Pemilu 2019 tidak lama lagi akan digelar.
Masalah ini dapat menurunkan elektabilitas partai Golkar di mata masyarakat dan membuat masyarakat beranggapan bahwa Golkar adalah bunker para koruptor.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.