Hendardi mengatakan Pansus Angket KPK secara politik sebenarnya sudah kehilangan legitimasi, dengan tidak bulatnya dukungan partai-partai politik.

Metodologi kerja yang tidak fokus sebagaimana fungsi angket, yakni pengawasan DPR terhadap organ yang diawasi hanya dalam menjalankan UU bukan case by case, katanya, menjadikan niat baik DPR justru diragukan banyak pihak.

"Apa relevansi DPR mengunjungi safe house KPK, memanggil pelapor Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet? Tambah lagi Pansus Angket yang terkesan melakukan fait accompli organ-organ penegak hukum lain untuk satu barisan bersama Pansus Angket KPK dalam melemahkan KPK," ungkapnya.

Oleh karenanya, Hendardi menilai wajar publikasi hasil temuan sementara Panitia Khusus Hak Angket KPK tidak menunjukkan kualitas kerja institusi parlemen.

Hendardi menilai temuan Pansus lebih menyerupai 'daftar perasaan' anggota dibanding sebagai temuan kinerja investigasi lembaga negara.

Niat baik untuk menata dan memperkuat KPK sulit mendapat dukungan publik selama DPR tidak menunjukkan dukungan yang sesungguhnya pada KPK.

"Daripada membuang anggaran negara, sebaiknya presiden Jokowi segera mendisiplinkan anggota partai koalisinya untuk menghentikan proses lanjutan yang akan dilakukan Pansus Angket. Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK," kata Hendardi.