Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Dapat Pujian dari AS, Australia, Swedia
Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiatif dan langkah Indonesia memperoleh apresiasi yang tinggi dari negara-negara yang hadir di pertemuan Working Lunch on the situation in Rakhine State yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.
Yakni Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB, secara khusus memuji langkah Indonesia dan kerja keras Menlu RI dalam membantu mencari solusi di Rakhine State.
Pertemuan yang dihadiri oleh wakil dari kantor Sekjen PBB, dan para menteri luar negeri dan Duta Besar dari sejumlah negera seperti Bangladesh, Myanmar, Australia, Swedia, Turki, Rusia, China, Kanada, Amerika Serikat, dan Malaysia.
“Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar”, tegas Menlu RI, Retno LP Marsudi, pada acara Working lunch on the situation in Rakhine State, seperti dilansir dalam laman Kemlu, Selasa (19/9/2017).
Dalam pertemuan, National Security Adivisor Myanmar, menyampaikan briefing mengenai perkembangan terakhir di Rakhine State.
Disampaikan bahwa Pemerintah Myanmar telah membentuk Satgas guna menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State.
Satgas tersebut melibatkan ICRC (International Committee of the Red Cross) dan beberapa negara lain termasuk ASEAN.
Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menjelaskan langkah diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia dengan melakukan marathon diplomacy ke Bangladesh dan Myanmar.
Baca: Dirjen Dukcapil Pastikan Kesediaan Blangko KTP Elektronik di Daerah Cukup
Selain bertemu dengan para pemangku kepentingan di kedua negara tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang dapat menjadi jawaban dari situasi yang terjadi di Rakhine State.
Formula 4+1 yang diajukan adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan.
Selain keempat elemen, langkah ke depan adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan Kofi Annan.
