TRIBUNNEWS.COM - Adanya pro dan kontra terkait rencana pembangunan gedung DPR, mendorong Badan Kehalian DPR (BK DPR) menyelenggarakan seminar nasional yang bertemakan tentang ‘Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen; Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI’.

“Tujuan diselenggarakannya seminar ini untuk menjawab kesimpang siuran informasi yang diterima oleh masyarakat.  DPR banyak dikritik karena informasi dan komunikasi yang diterima masyarakat kurang. Maka dari itu kami mencoba mengkomunikasikan lewat seminar dengan mengundang narasumber yang kompeten yaitu Ketua BURT Anthon Sihombing, Sekjen DPR Achmad Djuned, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU PR Sri Hartono, Dirjen Anggaran Kemenkeue Purwanto dan FORMAPPI Sebastian Salang,” ungkap Kepala BK DPR Johnson Rajagukguk di Ruang Abdul Muis (Operational Room) Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Sekilas disampaikan Johnson rencana pembangunan Gedung DPR sudah dimulai sejak Ketua DPR Agung Laksono, Marzuki Alie dan kini Setya Novanto. Namun, hingga sekarang belum mulus karena masih ada pro kontra.

Gedung Nusantara I yang sekarang menjadi kantor anggota, dibangun 1997, saat itu kapasitasnya 800 orang terdiri 540 anggota staf. Namun seiring perkembangan, kini ditempati 560 anggota ditambah 7 staf terdiri 5 tenaga ahli dan 2 staf administrasi sehingga kini ditempati lebih dari 5 ribu orang. Belum lagi, luas ruangan anggota hanya berkisar antara 28 m2 hingga 36 m2, tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu luas 117 m2.

“Melalui seminar ini, kami ingin masyarakat mengetahui urgensi pembangunan gedung DPR ini,” jelasnya.

Koordinator FORKAMPPI Sebastian Salang mengatakan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima oleh masyarakat perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung DPR.

“Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar masyarakat mengetahui bahwasanya DPR memang perlu pembangunan gendung, misalnya karena over capasitas tadi. Kita kan juga tidak mau kalau lift di Gedung Nusantara I itu jatuh, kita tidak mau anggota DPR celaka,” katanya.

Maka dari itu, kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan anggota yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi semua anggota DPR jika ada masyarakat atau awak media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

“Perlu kajian yang jelas sehingga jika anggota berbicara pentingnya gedung baru ada rujukannya.Dan hasil kajian tadi  bukan imaginasi atau keinginan anggota yang macam- macam tetapi memang keperluan yang urgen. Perlu manajeman komunikasi agar informasi tidak simpang siur, kita mau yang disampaikan itu kebutuhan bukan keinginan,” ungkapnya.

Dalam hal ini  lanjut Salang, yang harus membuat kajian adalah Sekjen selaku pemerintah yang harus memenuhi sarana prasarana anggota DPR. Selain itu juga untuk penunjang kinerja DPR agar nyaman dalam bekerja. (Pemberitaan DPR RI)