TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reaksi kemudian bermunculan menyusul pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengungkap adanya impor 5.000 senjata secara ilegal. Gatot belum memberi penjelasan apakah benar pihaknya menemukan adanya impor senjata ilegal tersebut.

Pernyataan Panglima itu kini dihubung-hubungkan dengan Densus 88 yang berada di bawah naungan Polri sebagai pihak yang mencatut nama presiden. Kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang ditanya terkait hal tersebut enggan menanggapinya, ia mengaku bosan membicarakan kabar tersebut.

"Ah bosan saya ngomongin itu terus," ujar Kapolri yang langsung bergegas masuk ke mobil dinasnya usai menghadiri acara di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur kemarin.

Pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut pertama kali diunggah oleh Radio Elshinta melalui Twitter. "Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal," begitu bunyi kicauan Elshinta, Jumat (22/9). Saat itu Gatot Nurmanto tengah menggelar silaturahmi dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Namun, tidak ada info rinci mengenai institusi dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana (Purn) Widodo AS, dan Jenderal (Purn) Endiarto Sutarto.

Selain itu ada mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, dan mantan Pangkostrad Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

Menkopolhukam Wiranto saat konferensi pers di kantornya kemarin menyebut ada masalah miskomunikasi terkait isu senjata ilegal tersebut. Yang benar kata dia adalah pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bukan penyelundupan.

"Informasi mengenai penyelundupan 5.000 senjata itu hanya karena masalah komunikasi yang tidak tuntas,"ujarnya.

Menurut Wiranto pengadaan 500 pucuk senjata tersebut dilakukan oleh Badan Intelijen Negara(BIN). Senjata yang dimaksud memang bukan standar TNI, karenanya BIN sebagai lembaga yang melakukan pengadaan hanya perlu izin ke Mabes Polri.

"Senjata itu bukan standar TNI, jadi memang tidak perlu izin Mabes TNI. BIN cukup izin Mabes Polri dan itu sudah dilakukan. Itu ada 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen,"kata Wiranto.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menganggap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena tujuan dari penggunaan senjata tersebut belum diketahui.

Meskipun pengadaan senjata api untuk Polri dan TNI legal dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun terkait adanya isu penyelundupan senjata ia secara tegas mempertanyakan siapa pihak yang memesan.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI dan Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN), (tapi kalau) ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan," ujar TB Hasanuddin.

Hasanuddin menilai bahwa lima ribu senjata api itu setingkat dengan kekuatan 4 hingga 5 batalion tempur. Ia pun kembali mempertanyakan pengadaan senpi ilegal tersebut akan difokuskan untuk tujuan apa.
"Untuk siapa dan untuk apa?" kata Hasanuddin.

Kendati demikian, ia tidak ingin terlalu awal menyimpulkan. Hasanuddin menuturkan, mungkin saja pernyataan Gatot memang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun tentunya hak tersebut sebaiknya dibahas terlebih dahulu dengan aparat keamanan negara serta institusi lainnya yang terkait.  Mengingat pernyataan tersebut juga terkait dengan permasalahan keamanan negara. (fit/sen/wly)