TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko angkat bicara terkait polemik kewajiban prajurit TNI menonton film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’.

Menurutnya, instruksi tersebut harus dilihat konteksnya.

“Lihat konteksnya saja. Kalau konteksnya adalah pendidikan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteksnya digoreng jadi isu politik, itu yang berlebihan,” kata Moeldoko.

Hal itu dikatakan Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) usai sosialisasi benih padi M400 di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Rabu (27/9/2017).

Acara dihadiri ratusan petani di kabupaten tersebut.

Baca: Moeldoko: Stabilitas Agak Anget, Tidak Bijak Munculkan Persoalan Baru

Ditanya wartawan apakah ideologi komunis muncul lagi sekarang ini, Moeldoko mengatakan, hal tersebut bukan hanya perlu analisa, tetapi perkembangannya harus termonitor dari waktu ke waktu.

"Saya sudah keluar dari TNI, secara intelijen itu yang memiliki (monitoring intelijen) hanya organisasi tadi, baik dari BIN dari TNI, maupun dari yang lain-lain. Dialah yang bisa menjawab semuanya,” ujar peraih Adhi Makayasa Akabri 1981 ini.

“Kalau saya sulit mengatakan ini. Orang-orang yang menguasai intelijen itulah yang perlu ditanya seperti apa perkembangan saat ini,” kata Moeldoko.

Lebih dari itu, Moeldoko mengajak semua elemen bangsa untuk tetap selalu waspada.

"Jadi, jawabannya satu, kita menjadi bangsa harus menjaga kewaspadaan nasional, sehingga paham (seekstrim) apapun tidak sempat tumbuh seperti saat ini,” ujarnya.