TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa bulan terakhir, Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar melakukan penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Nyaris setiap akhir pekan maupun malam minggu, KPK selalu melakukan operasi senyap di beragam wilayah yang memang sudah menjadi bidikan.

Kini, OTT sering kali dilakukan di akhir pekan mulai dari Jumat, Sabtu dan minggu. Penangkapan ini juga dibarengi dengan penetapan status hukum para pihak yang di OTT.

Terakhir dua OTT yang dilakukan jumat tengah malam yakni OTT di Cilegon dan OTT di Jakarta.‎

Alhasil Sabtu malam, status mereka yang terjaring OTT pasti diumumkan setelah diperiksa 1x24 jam.

Berdasarkan rangkuman Tribunnews.com, dari OTT yang dilakukan KPK, yang banyak terjaring ialah para kepala daerah, para penegak hukum dan para politisi.

Baca: Kisah Kapolsek Menyamar Jadi PSK, Kaget Mucikarinya adalah Biduan Dangdut yang Sering Ketemu

Berikut daftar beberapa politisi yang tersandung kasus korupsi di KPK, mereka didominasi dari Partai Golkar :

Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT pada 20 Juni 2017. Ketua DPD Golkar Prov Bengkulu itu, bersama sang istri, Lily Martiani Maddari diduga terlibat suap fee proyek jalan di Kab Rejang Lebong senilai Rp 37 miliar. Kini kasusnya sedang menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Siti Mashita Soeparno, Wali Kota Tegal yang terharing OTT KPK pada 29 agustus 2017 lalu, Siti diduga terlibat pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah senilai Rp 5,1 miliar. Siti diketahui berstatus kader partai NasDem yang kemudian maju pemilu Wali kota Tegal 2013 lewat Golkar. Selain Siti, KPK juga menangkap tangan kanannya, Amir Mirza yang adalah Politisi NasDem, namun kini dipecat karena status tersangkanya.

Wali kota Batu, Eddy Rumpoko, Sabtu (16/9/2017) terjaring OTT terkait suap pengadaan barang di pemerintahannya. Eddy yang berasal dari PDI Perjuangan ini, sempat dipercaya memimpin DPC PDI Perjuangan Kab Malang‎.

Ada pula Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen yang adalah kader olkar di Batubara, diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunaninfrastruktur di Kab Batubara tahun 2017. Arya terjaring OTT, 13 september 2017, setelah diduga menerima suap dari dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, terkait pemberian fee tiga proyek.

Ketua DPRD Banjarmasin, Politikus Partai Golkar, Iwan Rusmali ditangkap bersama empat orang lainnya, BUMD dan swasta.‎ OTT pada Iwan Rusmali diduga karena dia menerima suap untuk pembahasan rancangan Perda (Ranperda) tentang Penyertaan Modal untuk PDAM di ibu kota prov Kalsel.

Tubagus Iman Ariyadi, mantan Wali Kota Cilegon, lagi-lagi adalah Kader Golkar yang di OTT KPK pada 23 september 2017 lalu dan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp 1,152 miliar. Jumlah tersebut, merupakan bagian dari komitmen sebesar Rp 1,5 miliar untuk sang Wali kota.

Bupati Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara Kaltim, juga Politisi Golkar, dia berstatus tersangka 26 september kemarin. Ketua DPD Golkar Kaltim yang berencana ikut Pilgub Kaltim ini diduga menerima gratifikai terkait izin tambang. Jumat (6/10/2017) malam, Bupati Rita resmi ditahan di Rutan Cabang KPK, Gedung Merah Putih.

‎Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman‎ yang menyandang status tersangka di dua kasus berbeda. Pertama, ia selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memberi izin eksplorasi pertambangan, eksploitasi pertambangan serta izin usaha produksi kepada sejumlah perusahaan di Pemkab Konawe Utara dari 2007 sampai 2014. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp2,7 triliun. Kasus kedua, Aswad diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan sebesar Rp13 miliar. Uang itu diterima Aswad selama menjabat sebagai bupati Konawe Utara 2007-2009.

Teranyar, Politisi Golkar dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Aditya Anugrah Moha (AAM) yang terjaring OTT pada Jumat (6/10/2017) malam. Aidtya diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwandono‎ untuk membebaskan sang bunsa, Marlina Moha, anggota DPRD Sulut yang berstatus terdakwa korupsi dan kini masuk tahap banding.