Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fadli Zon: Bukan Infrastruktur, Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Penurunan Daya Beli Masyarakat

"Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional. Berikutnya baru infrastruktur," kata Fadli.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Fadli Zon: Bukan Infrastruktur, Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Penurunan Daya Beli Masyarakat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pedagang elektronik menunggu pembeli di tokonya di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (25/8/2015). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kini menembus level 14.000 berdampak pada kenaikan harga barang elektronik serta lesunya daya beli masyarakat. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah bahwa dalam jangka pendek, persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan adalah penurunan daya beli masyarakat.

"Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional. Berikutnya baru infrastruktur," kata Fadli lewat pesan singkat kepada wartawan, Minggu (8/10/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, infrastruktur bisa menggerakkan ekonomi hanya ketika daya beli masyarakat telah pulih, dan kita berhasil menghentikan laju deindustrialisasi.

"Bukan sebaliknya. Sementara kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tidak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek," kata Fadli.

Baca: Politisi Demokrat: Daya Beli Masyarakat Turun Sejak Pemerintahan Jokowi

Fadli mengakui, tutupnya sejumlah pusat perbelanjaan, gerai ritel, mal, dan toko tak bisa disangkal sebagai disebabkan oleh masyarakat kini lebih senang belaja online daripada offline.

"Sebab, transaksi e-commerce itu porsinya baru satu persen saja dari total transaksi ritel nasional. Porsinya belum signifikan," katanya.

Berita Rekomendasi

Dirinya mengatakan, tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.

"Masyarakat harus jeli melihat bahwa ada sesuatu yang aneh dalam cara pemerintah mengelola anggaran selama ini," kata Fadli.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyindir soal isu penurunan daya beli dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi tawa para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," tambah Jokowi.

Jokowi kemudian memaparkan sejumlah data yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun.

Menurut Jokowi, yang terjadi adalah peralihan pembelian dari offline ke online.

"Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, salah satu yang membuktikan argumennya ini adalah jasa kurir yang naik sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek. Saya kan juga orang lapangan," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas