TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar yang juga tokoh NU, Nusron Wahid menilai ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata.

Negara sudah diambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

“Dengan ancaman radikalisme yang sudah mewabah ke kalangan PNS, profesional dan BUMN, maka Perpu Ormas sudah selayaknya didukug dan diikuti dengan penguatan Islam moderat ke kalangan tersebut,” kata Nusron Wahid, Senin (23/10/2017).

Pernyataan Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang dalam temuan surveinya menunjukkan radikalisme telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

“PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase ini,” kata Nusron.

Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perpu No 2/2017 untuk segera diterapkan.

“Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti Pancasila harus ada dulu,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan Pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik.

Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.

“Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideology bangsa yang harus direspon serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideology bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas.

Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swasta 36,6%.

Adapun yang menyatakan persa syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%.

Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai idologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang tepat.

Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%," jelas Hasanuddin Ali.

Yang tak kalah menarik, 29,6% profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah.

Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.