TRIBUNNEWS.COM - Profesional, mantan menteri, serta pernah dipercaya sebagai ketua tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla usai memenangi pilpres 2014, mengantarnya menjadi pemangku tahta di Kementerian Badan Usaha Milik Negara kabinet Kerja, adalah Rini Mariani Soemarno.

Sederet prestasi, membuat menteri Rini tak tergoyahkan meski beberapa kali diisukan masuk dalam daftar reshuffle. Salah satu prestasi gemilangnya adalah membongkar mafia di Pertamina hingga menaikkan aset BUMN triliunan rupiah.

Baca: Supir Bajaj yang Pernah Antar Jokowi ke KPU Ini Berharap Tarif Dasar Listrik Turun

Meski sarat pengalaman dan prestasi, bukan tanpa celah menteri Rini memimpin kementerian BUMN. Tahun 2015, melalui pansus angket Pelindo II, sejumlah dugaan penyelewengan dana diungkap.

Hasilnya, pemberhentian Menteri Rini jadi rekomendasi pansus. Presiden Jokowi bergeming, tetap menaruh kepercayaan pada sosok Rini Soemarno.

Akibatnya, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati tersebut pun tak lagi diperkenankan mendatangi gedung DPR RI, hingga kini.

Teranyar, kritikan pedas disampaikan Presiden Jokowi terkait banyaknya anak perusahaan BUMN yang mencapai hingga 800 perusahaan. Belum lagi kritikan pihak swasta terhadap banyaknya proyek yang didominasi BUMN.

Benarkah kritikan tersebut, benar adanya ? Dan bagaimana menteri Rini menjawab berbagai tudingan miring selama ini ?

Saksikan program talkshow Satu Meja, wawancara khusus menteri Rini Soemarno dalam episode "Rini Menjawab", senin 23 Oktober 2017 pukul 22.00 WIB, bersama pemimpin redaksi harian kompas Budiman Tanuredjo.