Laporan Wartawan Tribunews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang, Prajurit TNI tidak hanya dituntut kesiagaannya jika situasi terburuk terjadi.

Menurut Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, setiap prajurit TNI juga dituntut netralitasnya.

Dalam pengarahannya di hadapan 6.499 prajurit TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (26/10/2017), ia mengingatkan anak buahnya, untuk tidak berpihak pada salah satu peserta pilkada, dan harus selalu siap jika situasi mengharuskan TNI turun sebagai penengah.

"Apapun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," ujarnya seperti dikutip Tribunnews.com dari siaran pers resmi Mabes TNI.

Prajurit TNI boleh berpolitik, namun tidak boleh berpolitik praktis.

Gagasan politik yang boleh dipraktikan oleh prajurit TNI adalah politik negara, di mana segala sesuatunya bertujuan untuk menjamin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Kronologi Lengkap Insiden Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk Wilayah AS

Selain dituntut harus selalu netral, Panglima TNI mengingatkan para prajurit TNI untuk selalu kompak dengan anggota Polri.

Hal itu penting, karena kokohnya NKRI, antara lain ditopang oleh kekompakan antara dua lembaga tersebut. Saat ini, negara membutuhkan hal tersebut, terutama saat digelarnya pilkada serentak.

"Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan soliditas antara TNI dan Polri," katanya.

Selain itu prajurit TNI juga harus selalu taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Gatot Nurmantyo mengingatkan ribuan prajuritnya yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma, bahwa tidak satu pun prajurit yang kebal, bahkan dirinya sekalipun.

"Hukum adalah Panglima maka kita harus selalu taat kepada hukum, tidak ada satupun prajurit TNI termasuk saya yang tidak taat hukum," tegasnya.