Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku khawatir dengan status tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dalam kasus korupsi KTP elektronik, berdampak pada partai.

Menurutnya, status tersangka yang disandang oleh Novanto menjadikan opini publik terhadap partainya menurun.

Baca: Kelompok Bersenjata yang Sandera Warga di Mimika Tolak Komunikasi dengan Polisi

"Kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai, dan pemimpin itu pun juga akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai," kata Akbar Tandjung kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

"Kalau pemimpinnya di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," tambahnya.

Akbar juga prihatin terhadap penurunan opini publik yang kini terjadi di partai berlambang pohon beringin ini.

Dirinya menyebutkan, opini publik terus menunjukkan tren yang menurun akibat kasus yang membelit sang ketua umum.

"Kenapa? dengan adanya kasus yang dialami oleh saudara Setya Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan," katanya.

Akbar menjelaskan, sejak reformasi, opini publik ke Partai Golkar memang terus-terusan menurun.

"Kalau tren penurunan itu terus 6 persen, 5 persen, bahkan kemudian bisa di bawah 4 persen. Kalau dia di bawah 4 persen, boleh dikatakan, ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di partai Golkar ini," katanya.

Dikatakan Akbar, Golkar selama di era Orde baru selalu elektabilitasnya di atas 60 persen. Bahkan, pada Pemilu tahun 1997 Partai Golkar di atas 70 persen.

"Bayangkan kalau sampai di bawah 4 persen berarti tidak punya hak untuk mempunyai anggota di DPR. Wah ini yang saya takutkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa hari lalu beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mentersangkakan Setya Novanto (SN) di kasus korupsi e-KTP.